Efektivitas Perjanjian Ekstradisi

PERJANJIAN ekstradisi antara Indonesia-Singapura, Jumat (27/4) ditandatangani di Bali oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo. Peristiwa penting ini disaksikan oleh Presiden Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Puluhan tahun Indonesia menanti ditandatanganinya perjanjian ini, karenanya para pejabat berseri-seri menyambut kesediaan negeri tetangga itu. Bahkan ada pejabat yang menilai, Indonesia lebih diuntungkan daripada Singapura. Perjanjian ekstradisi adalah kesepakatan untuk menyerahkan pelaku kejahatan ke negara asalnya untuk diadili. Perjanjian dengan Singapura berlaku surut 15 tahun kebelakang, mencakup 31 jenis kejahatan, antara lain korupsi, penyuapan, pemalsuan uang, kejahatan pebankan dan terorisme. Sebelum dengan Singapura Indonesia sudah menandatangani perjanjian ekstradisi dengan berbagai negara termasuk negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Thailand, Hongkong, Korea Selatan dan Australia.

Wajar saja kalau perjanjian ekstradisi khususnya dengan Singapura disambut hangat oleh Indonesia. Sebab, di negara tetangga itu selama ini bercokol sejumlah pelaku kejahatan Indonesia, khususnya para koruptor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mereka ada yang melarikan diri sebelum perkaranya diperiksa pengadilan, dan ada pula yang kabur saat menunggu putusan kasasi, sehingga begitu Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman, pelakunya sudah tidak ada. Sasaran paling dekat adalah Singapura.

Kehadirtan para pelaku kejahatan dari Indonesia ke Singapura menguntungkan negeri itu karena mereka membawa serta uangnya untuk ditanamkan di Singapura. Orang terkaya dari Indonesia menurut versi Majalah Forbes, Sukanto Tanoto, juga ngumpet di Singapura karena korupsi pajak senilai Rp2,1 triliun. Ia memiliki kekayaan sekitar 2,8 miliar dolar atau Rp25,5 triliun. Kini Sukanto telah memindahkan asetnya senilai Rp18 triliun ke Brasil dan ia menjadi warga kehormatan di sana. Masih banyak lagi cukong-cukong Indonesia yang tinggal di Singapura, tapi menjelang perjanjian ekstradisi ditandatangani banyak yang lari dari negeri itu.

Selama ini Singapura memang terkesan sangat tertutup terhadap larinya buronan dari Indonesia. Menurut rilis Firma Merrill Lynch, pada Maret 2007 lalu dari 55.000 orang superkaya Singapura dengan kekayaan 260 miliar dolar atau Rp2.340.000 miliar, 18.000-nya orang Indonesia dengan kekayaan sekitar Rp800 triliun yang tidak bisa diambil dan pelaku kejahatannya juga tidak bisa disentuh. Sebagian dari mereka adalah bankir-bankir yang membawa lari uang BLBI. Dari angka di atas sangat bisa dipahami jika Indonesia butuh waktu 30 tahun untuk merayu Singapura agar mau menandatangani perjanjian ekstradisi.

Itupun Indonesia harus menggunakan tekanan politik lewat dihentikannya ekspor pasir. Sebab negara itu terus menambah wilayahnya dengan pasir urug dari Indonesia. Kini perbatasannya dengan Indonesia sudah bertambah 17 kilometer dan Indonesia kehilangan 7 kilometer. Masalah perbatasan, Singapura yang luas wilayahnya kini menjadi 650 kilometer persegi juga masih sulit untuk diajak berembug, karena mungkin akan mengurangi rencana perluasan wilayah yang direncanakan sampai 100 kilometer pada tahun 2030. Indonesia dalam soal ini juga harus tegas dan tidak boleh membayar perjanjian ekstradisi dengan ekspor pasir.

Perjanjian ekstradisi itupun efektivitasnya masih diragukan. Kecuali harus menunggu ratifikasi oleh parlemen kedua negara yang bisa singkat bisa pula lama, Singapura sebagai bekas jajahan Inggris juga menganut sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem kontinental. Ini pun bisa menjadi masalah. Karena itu kita jangan terbuai oleh perjanjian ekstradisi yang belum efektif itu, Singapura tetaplah Singapura, negara yang tidak memiliki sumber daya alam tetapi memiliki teknologi dan sumber daya manusia lebih baik dari Indonesia. Ekonominya didukung oleh industri dan perdagangan. yang tentu memengaruhi warna politiknya. Namun harus diakui, kesediaan Singapura untuk menandatangani perjanjian adalah sebuah kemajuan.

Yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kredibilitas pejabat-pejabat Indonesia sendiri khususnya para penegak hukumnya termasuk petinggi imigrasi. Kalau hakim tegas dalam menghukum koruptor, Imigrasi juga tidak gampang ‘kecolongan’, mereka tidak akan punya kesempatan untuk lari ke luar negeri.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s