IPDN Pascatragedi — Merajut Kembali Benang Kusut

Dengan cara ini diharapkan tercipta balance pengetahuan pemerintahan antara legislatif dan eksekutif/perangkat daerah.

Oleh: HM Arsyad Widyaiswara
Bandiklatda Kalsel

Tragedi berdarah di lembaga pendidikan kepemerintahan yang bernama IPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat sempat menjadi top scorer pemberitaan di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Perhatian masyarakat terhadap peristiwa itu demikian besar. Ada berupa kecaman, tumpahan kekesalan dan penilaian miring terhadap institusi IPDN. Sorotan mata yang tajam dari tokoh pemerintahan, pendidik, politik sampai petinggi negara terarah ke Kampus Jatinangor. Semua ini membuktikan, betapa besarnya perhatian masyarakat pada peranan dan keberadaan IPDN sebagai lembaga pencetak kader birokrat.

Oleh karena itu, rasanya tidak adil kalau kita hanya bisa mengecam tanpa bisa memberikan alternatif pemikiran untuk jalan keluarnya. Terasa kurang bijaksana pula, apabila perbuatan segelintir orang ini kita harus mengorbankan kepentingan banyak orang. Ibarat peribahasa ingin membunuh tikus, seluruh rumah harus dibakar.

Permasalahan seperti ini, seyogianya dipecahkan dengan penuh kebijakan melalui suatu analisis yang akurat dan memperhitungkan banyak aspek (komprehensif). Dalam Ilmu Manajemen, salah satu alat analisis yang bisa dipergunakan adalah SWOT (Strenght = Kekuatan, Weaknesses = Kelemahan, Opportunities = Peluang, Threats = Ancaman/Kendala).

Kalau kita memperhatikan kondisi di lingkungan IPDN, baik internal maupun eksternal dan dikaitkan dengan SWOT maka secara umum dapat kita lihat beberapa gambaran.

Pertama, dalam aspek kekuatan (strenght) IPDN punya prasarana dan sarana yang sangat lengkap, SDM yang secara kuantitas cukup (walaupun secara kualitas perlu dibenahi), adanya dukungan dana yang besar dari daerah.

Kedua, dalam aspek kelemahan (weaknesses) yang sangat terasa adalah sikap dan perilaku sebagian aparat pengelola yang ‘sudah tercemar’ (tidak kondusif), sistem dan tatalaksana yang tidak sejalan dengan misi pendidikan, serta lemahnya pengawasan dari Departemen Dalam Negeri.

Ketiga, dalam aspek peluang (opportunities), adalah masih besarnya kebutuhan daerah pada tenaga kepemerintahan yang siap pakai, animo masyarakat untuk mengikuti pendidikan di bidang ini cukup tinggi dan tuntutan otonomi daerah yang semakin luas dan berkembang.

Keempat, dalam aspek ancaman/kelemahan (threats), antara lain mulai menurunnya kepercayaan daerah terhadap IPDN (akibat tragedi berdarah), penghentian pengiriman calon praja dari daerah, persaingan yang kuat dari perguruan tinggi di daerah yang menyelenggarakan program serupa.

Kalau kita cermati faktor internal dan eksternal seperti tergambar di atas, ada beberapa strategi dan kebijakan yang mungkin bisa dikembangkan dalam membenahi kembali ‘benang kusut’ di lembaga pendidikan IPDN ini. Antara lain:

Pertama, keberadaan lembaga pendidikan kedinasan bidang Ilmu Pemerintahan ini harus tetap dipertahankan. Mengingat, kebutuhan daerah terhadap tenaga yang siap pakai tetap tinggi. Dalam kerangka ini perlu dihidupkan kembali APDN di daerah/regional untuk tingkat Diploma III, yang sepenuhnya dibiayai daerah dengan kurikulum yang diatur secara nasional, namun tetap menampung muatan lokal/daerah.

Kedua, IPDN Jatinangor Sumedang (Jawa Barat) difungsikan sebagai lembaga pendidikan lanjutan (Strata-1) dan kalau perlu sampai Strata-2, dengan mengembalikan nama yang lama yaitu Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang pembiayaannya patungan antara pemerintah pusat/Depdagri dan Pemda pengirim.

Penggantian nama ini terutama untuk menghapus trauma (kenangan lama yang penuh darah dan kekerasan era STPDN/IPDN), sekaligus menjadi benang merah hubungan emosional dan kesejarahan dengan IIP. Sebagai lembaga pendidikan tinggi Strata-1, dalam operasionalnya harus tetap mengacu kepada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Ketiga, agak keluar dari konteks tersebut di atas. Sebenarnya kebutuhan daerah otonom (baik propinsi maupun kabupaten/kota) pada tenaga kepemerintahan daerah yang siap pakai tidak hanya dalam lingkup eksekutif (perangkat daerah), tetapi juga sangat diperlukan bagi tenaga legislatif/DPRD. Selama ini, pendidikan legislatif/DPRD kelihatannya belum terpola dengan baik dan teratur. Padahal mereka sangat memerlukan adanya pembekalan (lebih-lebih bagi yang baru terpilih).

Dalam kerangka pemikiran ini, perlu dibentuk suatu lembaga pendidikan kepemerintahan yang dikhususkan bagi anggota legislatif dengan memanfaatkan fasilitas ex IIP di Ragunan/Cilandak Pasar Minggu Jakarta. Melalui lembaga pendidikan ini, anggota legislatif diberikan pengetahuan standar (kompetensi yang memadai) tentang otonomi dan pembangunan daerah, dalam mendukung aktivitasnya sebagai bagian/komponen pemerintahan daerah.

Dengan cara ini diharapkan tercipta balance pengetahuan pemerintahan antara legislatif dan eksekutif/perangkat daerah. Pada gilirannya, usul inisiatif pembuatan peraturan daerah tidak lagi didominasi oleh perangkat daerah (eksekutif). Mengingat, pembuatan perda merupakan kewajiban paling hakiki bagi lembaga legislatif.

Tragedi mematikan di IPDN menjadi pengalaman yang sangat berharga sekaligus harus bisa dijadikan momentum, untuk melakukan perbaikan secara fundamental dalam rangka menyongsong era kebangkitan daerah mendukung terpeliharanya kesatuan dan persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s