‘Dokter Komersil’

Oleh : Milhan
Dokter, tinggal di Rantau, Tapin

Beberapa pasien mengeluh kepada saya, mengapa biaya berobat saat ini tambah mahal. Ke dokter umum saja, ongkos jasa dokter dan obat-obatan bisa seratus sampai dua ratus lima puluh ribuan. Apalagi ke dokter spesialis, jasa dan obat bisa setengah juta lebih sekali berobat. Masyarakat miskin memang disubsidi oleh pemerintah, tapi obat-obatnya sebagian besar masih generik, yang konon katanya kandungan zat aktifnya tidak sehebat obat paten (brand medicine). Padahal, kondisi masyarakat kita banyak yg berada di garis tengah yang tentu saja tidak mendapat subsidi.

Sejatinya, sebagian besar dokter sekarang bukan produk dari pendidikan mahal. Sebab, mayoritas dokter yang ada saat ini adalah alumni Fakultas Kedokteran (FK) negeri yang biaya pendidikannya relatif murah dan sama saja dengan program-program studi nonkedokteran, hanya sebagian kecil yang berasal dari FK-FK swasta. Malahan zaman saya sekolah dan angkatan sebelum saya biaya sangat murah. Bayangkan, SPP sangat murah hanya Rp 180.000 per semester, tanpa dibebani biaya lain (ujian, praktikum, magang di klinik, buku). Semuanya sudah include di SPP. Buku-buku (textbook) sudah cukup disediakan di perpustakaan. Paling-paling mahasiswa kedokteran perlu beli stetoskop dan tensimeter yang tidak terlalu mahal, itu pun bisa digunakan sampai kelak sudah praktek dokter sungguhan. Pokoknya di FK negeri mahasiswa kedokteran itu cuma modal sedikit.

Alami Pergeseran

Tetapi paradigma tersebut, saat ini mengalami pergeseran, ketika otonomi kampus diberlakukan mulai 2002-2003. Ketika itu –dan sampai saat ini— kampus dibolehkan menerima mahasiswa baik S0, S1, S2 dan S3 secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan suatu instansi. Mulailah terjadi persaingan sumbangan resmi untuk kampus, mulai jutaan sampai ratusan juta. Yang paling mencolok adalah fakultas-fakultas favorit, sehingga sering kita dengar ada orangtua mahasiswa S1 kedokteran berani menyumbang ratusan juta rupiah kalau anaknya diterima. Termasuk juga kalau masuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Sepertinya, fenomena ini akan menjadi bumerang di masa datang. Lulusan profesi kedokteran (dokter umum) secara psikologis akan berpikir kapan bisa mengembalikan modal sumbangannya yang ia berikan ketika awal kuliah dan selama pendidikan. Begitu juga dokter spesialis yang baru lulus. Konsekuensinya kemungkinan akan berpengaruh terhadap tarif praktek dia. Juga, banyak masyarakat yang senang ke dokter yang mahal, entah itu karena gengsi, entah karena menganggap dokter bertarif mahal adalah dokter yang pintar dan hebat. Alhasil, pada proses pendidikan yang murah saja, biaya berobat sudah mahal, bagaimana kalau biaya pendidikannya mahal. Mudah-mudahan ini tidak terjadi.

Regulasi Jelas

Supaya mengurangi ‘dokter komersil’ dan mencegah ekses dalam pelayanan kesehatan, yang pada akhirnya masyarakat juga yang menjadi korban, alangkah baiknya agar Departemen Kesehatan sebagai regulator bidang kesehatan, Departemen Pendidikan Nasional sebagai regulator pendidikan dokter, dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai organisasinya para dokter, untuk duduk dalam satu meja membicarakan tentang pendidikan dokter yang mahal saat ini.

Daerah-daerah di Indonesia yang belum terjamah dokter masih banyak. Masyarakat yang belum menikmati pelayanan kesehatan yang layak juga tidak sedikit. Kalau fenomena ini berlanjut, yang bisa sekolah dokter hanya orang-orang berduit, yang kalau sudah jadi dokter umum atau dokter spesialis rada malas ke daerah terpencil.

Alangkah manisnya, dalam perbincangan satu meja Depkes, Depdiknas dan IDI bisa meregulasi sistem penerimaan dan pendidikan dokter dan dokter spesialis. Ada pengaturan yang tegas untuk batasan minimal dan maksimal sumbangan awal pendidikan dan SPP per semester, sehingga tidak ada kesan sekehendak hati Fakultas Kedokteran yang bersangkutan. Ada aturan yang jelas bahwa besarnya sumbangan bukan penentu utama bagi diterimanya atau lulusnya seorang dokter atau dokter spesialis, faktor utamanya adalah akademik yang bersangkutan. Hal ini adalah untuk tetap menjaga mutu lulusan dokter dan dokter spesialis agar tetap bagus. Mengutamakan calon mahasiswa dari daerah yang masih sedikit dokter, akan membantu pemerataan dokter dan dokter spesialis di daerah, sehingga tidak ada lagi kesan dokter menumpuk di pulau Jawa.

Daya tampung mahasiswa kedokteran dan residen (sebutan bagi mahasiswa calon dokter spesialis) perlu ditingkatkan, tetapi ini untuk universitas yang sudah terakreditasi dengan baik Fakultas Kedokteran-nya. Pemberian izin yang terlalu mudah untuk mendirikan Fakultas Kedokteran hanya akan menjadi bom waktu di masa akan datang, sebab dokter bukan menangani benda mati tapi manusia, yang jika dokternya punya ilmu sekedarnya bisa membahayakan pasien.

Dari segi kurikulum saya rasa, sudah semakin bagus, dan lulusan sekarang makin cerdas dan terampil. Hanya saja, waktunya perlu dipadatkan dan diefektifkan, sehingga masa pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak terlalu lama.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s