Tambal Sulam Anggaran Negara

* Mahasiswi Fakultas Hukum Unlam
Oleh : Widiya Ayu Rekti
APBN Indonesia ibarat jalan aspal rusak dan berlubang-lubang yang diperbaiki dengan sistem tambal sulam.

Walaupun sebenarnya APBN kita lebih patut dikatakan menganut sistem galian atau yang lebih dikenal dengan sistem ‘gali lubang tutup lubang’.

Pertengahan April lalu ada kabar tentang peningkatan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikhawatirkan melampaui batas maksimal defisit anggaran nasional sebesar 3 persen dari PDB. Februari lalu, defisit anggaran sudah mencapai 2 persen, meningkat menjadi 2,1 pada bulan Maret, dan meningkat menjadi 2,3 persen di bulan April. Angka ini masih sangat mungkin untuk terus bertambah jika pemerintah gagal menambah penerimaan yang lebih besar untuk menutup tambahan dana cadangan (kontijensi).Perubahan yang terjadi pada berbagai faktor eksternal dan internal secara agregat kemungkinan besar akan semakin memberikan tekanan terhadap defisit APBN 2008. Membengkaknya defisit ini selain disumbang oleh kenaikan subsidi BBM dan listrik, juga dipicu keluarnya berbagai kebijakan pemerintah untuk stabilisasi harga komoditas pangan strategis seperti beras, tepung terigu, kacang, kedelai, gula pasir, dan minyak goreng.

Defisit anggaran bulan April sebenarnya sudah mencapai 10,3 miliar dolar AS, jika dikonversikan dengan kurs Rp 9.000 sekitar Rp 92,7 triliun. Angka ini jauh dari apa yang bisa dibayangkan sebelumnya. Lonjakan harga minyak dunia di atas 100 dolar per barel dan ancaman resesi di Amerika akibat krisis kredit macet perumahan (sub-prime mortgage) memaksa pemerintah merevisi asumsi makro ekonomi dalam APBN 2008, karena kenyataannya kondisi perekonomian kita cenderung menunjukkan tren negatif. Terbukti dari tingkat inflasi yang makin meningkat tiap bulannya.

Menghadapi kondisi defisit anggaran, pemerintah sepertinya sudah kehabisan akal dan kembali harus ‘berhutang’ ke luar negeri untuk menutupinya. Utang-utang tersebut antara lain dari Asian Development Bank 1,2 miliar dolar AS, Bank Dunia 1,1 miliar dolar AS, dan Japan Bank for International Corporation (JBIC) sekitar 300 juta dolar AS. Dengan demikian, total pinjaman luar negeri di RAPBN 2008 menjadi Rp 46,8 triliun yang terdiri dari pinjaman program Rp 26,4 triliun dan pinjaman proyek menjadi Rp 20,4 triliun.

Defisit anggaran sudah terjadi pada kuartal pertama 2008. Ini merupakan nilai minus bagi pemerintah. Sementara posisi utang negara yang dikelola oleh Depkeu saat ini masih berada di posisi Rp 1.420 triliun dengan rata-rata pembayaran utang cicilan pokok dan bunga lebih kurang Rp 140 triliun per tahun.

Indonesia adalah negara pengutang yang terlalu baik. Dalam hal ini, seakan pemerintah tidak bisa membedakan antara solusi dan traps (jebakan). Berbagai ajustment program dijejalkan sebagai syarat memperoleh pinjaman, dan pada akhirnya rakyatlah yang kembali dikorbankan. Sepertinya pemerintah sudah kecanduan karena kemudahan berutang dengan menjadikan rakyat dan negaranya sebagai jaminan.

Sebenarnya pinjaman luar negeri yang diperbesar saat ini bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi masalah defisit anggaran, karena ini justru akan meningkatkan beban APBN di masa mendatang. Untuk kepentingan jangka panjang, memperbesar pinjaman luar negeri yang dilakukan pemerintah saat ini hanya akan membebani pemerintah berikutnya.

Lebih dari 30 persen pengeluaran APBN dalam beberapa tahun terakhir tersedot habis untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang luar negeri.

Untuk pengamanan APBN, akan lebih solutif jika pemerintah mengajukan penjadwalan pembayaran cicilan dan bunga utang luar negeri ke lembaga donor daripada menambah daftar pinjaman baru.

Pemerintah Indonesia hendaknya berani untuk mengajukan permohonan pembebasan atau penghapusan utang najis, yaitu utang yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat karena banyak dikorupsi oleh para pejabat seperti utang pada masa Soeharto dan Kolonial.

Tanpa penghapusan utang, Indonesia tidak hanya akan sulit membebaskan diri dari himpitan beban utang, tetapi cenderung akan semakin jauh terperosok ke dalam kolonialisme utang. Kata kuncinya terletak pada adanya kemauan politik pemerintah untuk tidak menggeser beban utang kepada rakyat. Menggeser beban utang kepada rakyat banyak tidak hanya dapat dimaknai sebagai proses sistematis untuk menggeser dampak korupsi, tetapi dapat pula dimaknai sebagai proses sistematis untuk menyerahkan nyawa rakyat kepada para penguasa dan pengusaha asing.

Lagipula pembiayaan pembangunan dengan hutang luar negeri tidak dibenarkan dalam Islam. Ini didasarkan pada sifat hutang luar negeri saat ini yang memang murni ‘ribawi’. Utang luar negeri tidak akan ada kecuali dengan bunga (riba).

Sistem ekonomi Islam kiranya dapat dijadikan alternatif solusi dalam merombak tata ekonomi Indonesia yang kacau balau. Walaupun sebenarnya dampak kemajuannya akan terasa lebih menyeluruh jika keseluruhan sistem syariah yang diterapkan. Sistem yang ada sekarang dengan sangat berat hati harus dikatakan ‘terbukti gagal’. Sudah beberapa dekade kita habiskan untuk sekedar berbenah. Terbukti ini bukan hanya masalah error in person, tapi juga error in system.

Untuk perubahan diperlukan keberanian, meskipun untuk itu pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Alangkah baiknya jika pemerintah tidak hanya memenentingkan citra dan kepentingan perutnya, tapi lebih mementingkan kehidupan rakyatnya.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s