Mengikis Kebiasaan Suap

Oleh : Mispansyah SH MH
* Dosen Fakultas Hukum Unlam Banjarmasin

Suap di Indonesia seolah sudah menjadi budaya yang sulit diberantas, baik pada birokrasi pemerintahan maupun pada proses peradilan.

Penyelesaian peradilan dengan cara suap sudah menjadi rahasia umum. Begitu mudahnya kita membeberkan contoh kasus suap terhadap pejabat ataupun aparat penegak hukum yang sering disebut ‘mafia peradilan’.

Sebut saja kasus Harini Wiyoso pengacara Probosutedjo yang tertangkap tangan oleh KPK bersama lima pegawai Mahkamah Agung (2006), pada tahun yang sama hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memimpin kasus korupsi PT Jamsostek ditangkap karena diduga memeras saksi Walter Sigalinging, kemudian kasus Suyitno Landung dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta rupiah karena terbukti melakukan korupsi melalui penerimaan Nissan X Trail dari Adrian Waworuntu.  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menemukan 15 rekening gelap mencurigakan yang dimiliki perwira tinggi dan menengah di tubuh Polri, namun kasus ini gelap sampai saat ini. Kasus terbaru jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima suap Rp 6 miliar setelah beberapa hari ditutupnya kasus BLBI.

Kasus suap juga melanda anggota DPR Al Amin Nasution yang terindikasi menerima suap dalam pengalihan status fungsi hutan. Kasus-kasus tersebut intinya menggambarkan adanya kongkalikong antara pejabat dan koruptor.

Aktivitas suap menyuap memang tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana korupsi, karena biasanya untuk memperlancar tindak pidana korupsi dibarengi dengan uang pelicin alias suap ini.

Kebiasaan suap sebenarnya sudah lama berlangsung dengan berbagai macam modus operandi, mulai dari cara halus dan kasar, misalnya dengan nama pemberian hadiah, uang terima kasih atas bantuan urusannya sampai dengan cara melakukan negosiasi untuk memperlancar urusan atau untuk menggolkan proyek dan lain-lain.

Begitu juga respon dari kebanyakan masyarakat terhadap kegiatan suap menyuap pun hanya datar-datar saja, bahkan ada yang menganggap biasa.

Kebiasaan suap menyuap bukannya tidak diberantas, pemerintah bahkan membuat kebijakan dengan mencantumkannya dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Tindakan suap menyuap bukannya tidak bisa diberantas, kalau semua komponen bangsa mau memberantasnya, mengubah struktur dan sistem pemerintahan yang korup dan sikap masyarakat yang menyuburkan suap dan korupsi.

Suap dan korupsi sudah seperti penyakit kanker akut yang harus dibedah dan dioperasi, tindakan mengobati dengan tambal sulam tidak akan berhasil.

Islam adalah sebuah sistem yang unik yang berhasil mengikis habis penyakit peradaban (budaya) khiwari. Rasulullah berhasil membangun Daulah Islam di Madinah Al Munawwarah yang diteruskan Khulafaur Rasyidin dan generasi khalifah berikutnya, berhasil menyejahterakan rakyat dan menciptakan pemerintahan yang bersih. Hal ini bisa terwujud dengan cara:

Pertama, filosofi hubungan penguasa dan rakyat yang dilandasi Ideologi Islam, interaksi antara penguasa dan rakyat tidak lepas dari dorongan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan semangat ketaqwaan ini, rakyat dan penguasa bekerjasama menyelesaikan segala permasalahan kehidupan mereka.

Kedua, penguasa adalah pelayan masyarakat, kedudukan penguasa  dalam kehidupan Islam bagaikan seorang pelayan yang siap memenuhi segala keperluan masyarakatnya. Segenap kemampuannya dicurahkan demi terpenuhinya keperluan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Ketiga, penguasa adalah pelaksana dan penjaga hukum, untuk mengurusi kepentingan urusan umat dalam kehidupan, syariat telah membebankan kepada penguasa untuk menerapkan hukum Islam secara praktis dalam kehidupan. Penguasa pulalah yang secara praktis menjaga keberlangsungan hukum-hukum tersebut dalam kehidupan. Hal ini merupakan manifestasi dari tanggung jawab seorang penguasa terhadap masyarakatnya.

Keempat, teladan kesederhanaan hidup para pemimpin dalam mengelola pemerintahan menjadi kunci yang sangat penting. Suap dan korupsi akan sulit diberantas habis jika mental korup dan gaya hidup mewah yang akan melicinkan jalan pintas untuk melakukan korupsi.

Sikap ini digambarkan oleh Abu Bakar yang awalnya dia seorang saudagar kaya namun di akhir hayatnya beliau hanya memakan tumbukan tepung yang tidak halus, memakai pakaian kasar dan tidak punya apa-apa. Begitu juga Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Aziz ketika  dilantik sebagai khalifah, beliau melepaskan kekayaan dan dibagikan kepada rakyat yang diperoleh dari pejabat baik melalui penyalahgunaan kekuasaan atau dengan cara korupsi lainnya.

Coba kita bandingkan dengan pejabat saat ini sebelum dan sesudah menjabat, ada yang melonjak kekayaannya sampai sekian miliar bahkan triliun. Padahal jika dihitung gajinya, tidak mungkin sampai sekaya itu.

<mis_pansyah.shmh@yahoo.co.id>

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s