Pengobatan Gratis Jualan Pilkada

Oleh: dr Diauddin Badruddin
Fasy_a@yahoo.com

PESTA demokrasi rakyat Indonesia yaitu Pemilihan Umum akan dilaksanakan pada 5 April 2009. Di beberapa daerah, pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah dan akan dilaksanakan, baik Pilkada tingkat I maupun tingkat II.

Banyak hal yang menarik untuk dibicarakan dari beberapa pemilihan yang sudah berlangsung, antara lain berhasilnya pasangan yang relatif ‘hijau’ / muda menjadi pemenang. Juga para artis yang sukses menjadi kepala daerah. Potensi konflik juga sudah mulai berkurang, selain masalah di Maluku Utara di beberapa daerah lain Pilkada relatif aman. Riak-riak kecil pasti akan selalu ada. Namun dengan kebesaran hati para calon yang kalah, maka riak atau benih konflik tersebut tidak menjadi sebuah gelombang, apalagi tsunami.

Ada satu fenomena menarik dari jualan para peserta Pilkada, hampir semuanya menjanjikan pelayanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis. Hal yang sebenarnya bukan jualan baru.

Pemerintah pusat sudah lama menjanjikan pengobatan gratis bagi rakyat miskin. Pendidikan pun dengan adanya dana BOS juga sudah dijanjikan gratis. Namun seperti yang kita ketahui jualan pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat tersebut bagaikan ‘iklan’ dengan fakta.

Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa bedanya pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis yang dijanjikan pemerintah pusat dengan yang dijanjikan oleh para calon kepala daerah.

Seperti kita ketahui, di daerah kita saja penolakan pasien miskin masih saja terjadi baik dengan dalih ruangan penuh, syarat tidak cukup, sampai dana dari pemerintah pusat tidak mencukupi. Informasi terakhir, pengobatan bagi orang miskin tidak lagi gratis 100 persen, khususnya untuk penyakit tertentu yang mengharuskan dirawat inap di rumah sakit.

Pendidikan pun begitu. SPP memang sudah ditiadakan, tapi pungutan lain dengan berbagai nama seperti komite sekolah, uang gedung, peningkatan sarana prasarana masih sering kita dengar.

Pelayanan pengobatan dasar di Puskesmas di hampir seluruh kabupaten di Kalimantan Selatan sudah digratiskan. Sebagian besar mensyaratkan KTP atau kartu keluarga sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan gratis tersebut.

Di Kabupaten Banjar bahkan sudah melaksanakan pelayanan dasar gratis di Puskesmas selama 24 jam. Suatu hal yang luar biasa (aneh, maksudnya). Satu-satunya di Indonesia (mungkin yang lain bukannya tidak kepikiran, tapi mengganggap hal tersebut adalah suatu hal yang tidak masuk akal).

Rumah sakit dengan sumber daya yang jauh lebih lengkap dari Puskesmas pun tidak melayani pelayanan dasar 24 jam. Rumah sakit hanya melayani kejadian gawat darurat 24 jam. Sekali lagi ini hanyalah jualan Pilkada.

Sebagai orang yang berkecimpung di bidang kesehatan, jualan pengobatan gratis bagi masyarakat adalah jualan basi. Bukannya tidak setuju, selain sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat, pengobatan gratis memang sudah seharusnya dilakukan. Dan bukanlah hal yang memerlukan dana besar dibandingkan dengan pembangunan lain yang kadang tidak begitu diperlukan seperti pembelian mobil dinas yang sebenarnya belum perlu karena yang lama masih sangat layak pakai, pembangunan bangunan monumental dan lainnya.

Pengobatan gratis seharusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas baik SDM maupun sarana prasarana. Contoh paling kecil adalah masalah obat, menurut petugas medis di Puskesmas, dari dulu sampai sekarang obatnya begitu-begitu saja, obat seperti antalgin, tetracyclin masih dipertahankan.

Tanpa mengecilkan arti obat-obat tersebut, dengan kemajuan pesat ilmu kedokteran modern sudah banyak obat yang lebih berkhasiat dengan efek samping yang lebih kecil. Sehingga tak salah kalau ada pameo di masyarakat yang menyatakan Puskesmas hanya untuk menyembuhkan pusing, keseleo dan masuk angin (PusKesMas). Lebih parah lagi, obat yang sudah seadanya itupun masih sering kehabisan.             Belum kalau kita bicarakan masalah jumlah tenaga medis maupun paramedis yang masih tidak mencukupi. Untuk pelayanan pagi saja masih belum optimal walaupun sudah berusaha maksimal, apalagi 24 jam. Sarana Laboratorium juga seadanya, sehingga untuk diagnosa penyakit di Puskesmas sering terlambat.

Pelayanan gratis memang penting, tapi yang lebih penting adalah peningkatan pelayanan, baik dari segi sumber daya manusia maupun sarana prasarana.

Contoh di Kabupaten Banjar misalnya, dana pelayanan kesehatan dasar 24 jam mencapai Rp 8 miliar untuk menambah sarana prasarana di Puskesmas, seperti mempercanggih laboratorium, memperbaiki kualitas obat dengan yang lebih mutakhir, sehingga tidak ada lagi pasien yang disuruh menebus obat di luar dengan harga yang mahal seperti yang sering kita dengar terutama di rumah sakit.

Yang lebih penting, bisa dipakai untuk memperbesar dana operasional petugas kesehatan lingkungan atau petugas lainnya untuk penyuluhan maupun memperbanyak survei/ penelitian epidemiologik  sebagai cara pencegahan terjadinya penyakit.

Karena prinsip sekarang yang diutamakan adalah preventif/ pencegahan bukan kuratif/pengobatan seperti yang banyak dijual dalam Pilkada. Bukankah mengobati jauh lebih mahal dan menyakitkan daripada mencegah?

Mudah-mudahan para kepala daerah lebih mendengarkan para petugas di lapangan yang lebih tahu situasi, tidak hanya mendengarkan para pejabat kantoran yang kebanyakan ABS (asal bos senang, sehingga pengobatan gratis bukan hanya sebagai jualan Pilkada saja, tapi memang niat tulus dari hati untuk membantu masyarakat.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s